MAROS, FOLDERINDONESIA,COM – Komisi II DPRD Kabupaten Maros melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran, toko roti, Grand Mall, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu (18/9). Sidak ini bertujuan memastikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran tercatat secara optimal dan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Maros, Andi Safriadi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan pajak restoran. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh restoran di wilayah Maros serta memasang tapping box atau mesin pencatat transaksi di setiap tempat usaha sebagai langkah pengendalian pajak. “Supaya pajak yang masuk bisa lebih terkontrol,” ujarnya.
Safriadi optimistis, capaian pajak restoran pada tahun ini bisa melampaui target yang sudah ditentukan. Ia berharap, hingga akhir tahun, realisasi pajak PAD Maros dapat mencapai lebih dari 102 persen, bahkan hingga 103 persen atau lebih. Optimisme ini didasarkan pada upaya intensif pengawasan dan pendataan yang tengah dilakukan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, menyebutkan bahwa target pajak restoran tahun ini ditetapkan sebesar Rp22 miliar, naik Rp1 miliar dibanding tahun lalu. Hingga bulan September 2025, realisasi pajak dari sektor ini telah mencapai Rp17,18 miliar atau sekitar 78,09 persen dari target. “Kalau ada wajib pajak yang membandel akan dikenakan sanksi, termasuk denda jika terjadi keterlambatan pembayaran,” jelas Ferdiansyah.
Di Kabupaten Maros, pajak restoran dipungut sebesar 10 persen dari setiap transaksi. Saat ini terdapat 165 wajib pajak yang terdaftar, dan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor ini melalui pengawasan dan inovasi sistem pencatatan transaksi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
