MAROS, FOLDERINDONESIA.COM – Anggota Komisi II DPRD Maros, Arie Anugrah, meminta pemerintah kabupaten meningkatkan fokus dalam penyelesaian pembayaran PBB-P2 2025. Ia menilai bahwa waktu yang tersisa tidak lagi panjang untuk mencapai target yang telah dirumuskan.
Menurut Arie, capaian PBB-P2 yang baru mencapai sekitar 84 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target tahunan. Ia menyampaikan bahwa kinerja pemungutan perlu diperkuat, terutama pada kecamatan yang menunjukkan realisasi di bawah harapan.
Dalam pernyataannya, Arie berkata, “Kalau kita lihat dari nilai persentasinya, memang masih rendah. Apalagi ini sisa kurang dari 20 harian kerja sudah masuk tahun 2026.” Katanya saat dihubungi oleh awak media pada Kamis (4/12/2025.
Secara tidak langsung, Arie juga menekankan bahwa seluruh perangkat kecamatan harus bergerak lebih cepat agar tidak terjadi kesenjangan besar antara target dan realisasi. Ia menilai bahwa pendekatan personal ke wajib pajak dapat menjadi salah satu strategi yang perlu diperluas.
Arie menyampaikan bahwa dirinya akan merekomendasikan kepada Bupati Maros untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa camat. Menurutnya, ada kecamatan yang realisasi pungutannya masih berada di bawah 50 persen sehingga perlu perhatian khusus.
“Tentunya akan kami minta ke Bupati untuk mengevaluasinya. Masa iya selama satu tahun ini pungutan pembayaran pajaknya masih di bawah 50 persen.” kata Anggota DPRD Dapil Kecamatan Mandai- Marusu ini .
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menjelaskan bahwa realisasi PBB-P2 hingga awal Desember telah mencapai Rp40,675 miliar dari target Rp46,08 miliar. Secara tidak langsung, ia menyampaikan bahwa selisih sekitar Rp2 miliar masih harus dituntaskan dalam waktu yang terbatas.
“Moncongloe tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi terendah, baru mencapai 38,71 persen dari ketetapan Rp3,88 miliar. Terus Kecamatan Camba menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 98,75 persen.” Kata Muetazim.
Ia menambahkan secara tidak langsung bahwa kesenjangan performa tersebut dapat menjadi dasar evaluasi teknis maupun administratif di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat koordinasi dan supervisi pada daerah dengan capaian terendah.
Dengan capaian yang bervariasi, pemkab diharapkan mampu menyusun langkah cepat untuk menuntaskan sisa target yang belum terpenuhi. Optimalisasi menjelang penutupan tahun anggaran dinilai penting untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah.
