Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
DaerahEdukasi

Ketua DPRD Maros Sambut Positif Peluang PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

9
×

Ketua DPRD Maros Sambut Positif Peluang PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Maros Muhammad Gemilang Pagessa (Dok. Istimewa)

MAROS, FOLDERINDONESIA.COM — Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muh Gemilang Pagessa, menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Gemilang menilai kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi para PPPK yang saat ini masih berstatus paruh waktu, termasuk ratusan guru PPPK paruh waktu yang bekerja di Kabupaten Maros.

Menurutnya, peningkatan status kepegawaian tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan para pegawai.

“Kita harapkan dengan pengangkatan PPPK oleh pusat ini dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai kita yang akan selaras dengan pelayanan publik kita,” kata Gemilang, Selasa (25/8/2026).

Ia menjelaskan, kesejahteraan pegawai memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik. Dengan status kepegawaian dan kesejahteraan yang lebih baik, para pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Gemilang berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut benar-benar dapat direalisasikan secara bertahap dan memberikan kepastian bagi PPPK paruh waktu yang telah menjalankan tugas di berbagai sektor pelayanan pemerintahan.

“Kita berharap ada kepastian bagi teman-teman PPPK paruh waktu. Mereka sudah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga peningkatan status ini tentu sangat berarti bagi mereka dan keluarganya,” ujarnya.

Khusus di Kabupaten Maros, Gemilang menilai keberadaan tenaga PPPK, termasuk para guru, memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga para PPPK yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kesempatan dan kepastian status kepegawaian.

“Kami di DPRD tentu mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK. Harapannya kebijakan ini bisa memberikan kepastian dan pada akhirnya berdampak pada semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat,” tutup Gemilang.

Example 300x250