MAROS, FOLDERINDONESIA.COM — Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muh. Gemilang Pagessa, menerima langsung massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros di halaman Kantor DPRD Maros, Rabu (24/6/2026).
Aksi yang mengusung tema “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Kembalikan Khittah Reformasi” tersebut diawali dengan aksi penyampaian pendapat di Jalan Poros Maros–Makassar yang menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Setelah itu, massa bergerak menuju Kantor DPRD Maros untuk menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi.
Dalam orasinya, Ketua PMII Maros, Muh. Alif Al Isra, menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tetap sejalan dengan semangat reformasi dan kepentingan rakyat. Beberapa isu yang menjadi sorotan massa aksi antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), serta kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain isu nasional, massa aksi juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah Kabupaten Maros, seperti kebijakan mutasi guru yang menuai polemik serta maraknya aktivitas tambang ilegal yang diduga masih terjadi di beberapa wilayah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan pemuda yang telah menyampaikan pendapat secara terbuka dan demokratis. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa dan pemuda. DPRD Maros berkomitmen untuk mengawal setiap persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat, termasuk isu pendidikan dan dugaan aktivitas tambang ilegal yang menjadi perhatian hari ini,” ujar Gemilang di hadapan massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pimpinan DPRD Maros. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah memperoleh komitmen DPRD untuk meneruskan dan mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
