MAROS, FOLDERINDONESIA.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Selasa (19/5/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Maros, H. Ikram Rahim.
RDP tersebut membahas kebijakan mutasi dan penempatan guru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maros sebagai upaya mewujudkan pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
Dalam forum tersebut, BKPSDM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan kondisi distribusi guru serta kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing sekolah. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah penataan guru agar penempatannya lebih merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Maros, H. Ikram Rahim, mengatakan kebijakan mutasi dan penempatan guru perlu dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan guru di satu sekolah, sementara sekolah lain masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Melalui rapat tersebut, DPRD juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus menjamin pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Maros.
