MAROS, FOLDERINDONESIA.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meminjam dana sebesar Rp100 miliar untuk menutup defisit Rancangan APBD (RAPBD) 2027 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD Maros.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, Senin (14/9/2026). Sejumlah legislator mempertanyakan urgensi pinjaman, kemampuan keuangan daerah, hingga kepastian penggunaan dan pengembalian dana tersebut.
Juru Bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Muh Danial, menilai rencana pinjaman tersebut perlu dikaji secara matang. Terlebih, struktur pendapatan Kabupaten Maros masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,417 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400,22 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,017 triliun.
Menurut Danial, komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Karena itu, Pemkab Maros didorong lebih agresif menggali sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Kita tidak ingin Maros cuma jago membelanjakan anggaran, tapi melempem dalam menciptakan sumber pendapatan baru,” celetuknya.
Di sisi lain, belanja daerah dalam RAPBD 2027 dirancang mencapai Rp1,517 triliun. Dengan target pendapatan Rp1,417 triliun, terdapat selisih sekitar Rp100 miliar yang rencananya ditutup melalui skema pinjaman daerah.
Danial juga menyoroti besarnya alokasi belanja operasional yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran gaji pegawai mencapai Rp670,17 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp393,59 miliar.
Ia mengingatkan agar besarnya belanja operasional tetap diimbangi dengan alokasi anggaran yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jangan sampai APBD habis cuma buat ‘memberi makan’ mesin pemerintahan, sementara ruang untuk membiayai kebutuhan rakyat malah makin sempit,” tegasnya.
Selain persoalan ketergantungan fiskal dan komposisi belanja, Fraksi Golkar-Demokrat juga meminta penjelasan terkait perbedaan informasi dalam dokumen RAPBD 2027.
Danial menyebut terdapat pencantuman penerimaan utang sebesar Rp100 miliar pada satu bagian dokumen. Namun, pada bagian lain tercantum pos pembayaran pokok utang sebesar Rp1,5 miliar.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci struktur pembiayaan tersebut, termasuk tujuan penggunaan pinjaman, mekanisme pencairan, serta skema pengembaliannya.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi PKS-Hanura melalui perwakilannya, Rahmat Hidayat. Ia menegaskan pinjaman Rp100 miliar harus diarahkan untuk membiayai proyek yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Rahmat, kemampuan keuangan daerah dalam membayar kembali pinjaman juga harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Ia mendorong Pemkab Maros memprioritaskan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari krisis air bersih, ancaman banjir, perbaikan jalan, pasokan listrik, hingga kelancaran distribusi bahan pokok.
Rahmat juga mengingatkan agar setiap proyek yang dibiayai melalui pinjaman telah memiliki perencanaan teknis yang matang sebelum dianggarkan.
“Setiap proyek strategis harus matang dari sisi teknis sebelum dianggarkan, biar pelaksanaannya tidak mandek di tengah jalan dan menyisakan SiLPA,” ujar Rahmat.
Dalam RAPBD 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp268,43 miliar. Alokasi tersebut antara lain mencakup pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp149,04 miliar serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp54,73 miliar.
Sementara itu, anggaran sektor pendidikan disiapkan sebesar Rp425,35 miliar dan sektor kesehatan sebesar Rp402,31 miliar.
Rahmat mengingatkan agar besarnya alokasi anggaran tersebut benar-benar berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana: Apakah jalannya bagus? Irigasinya berfungsi? Gedungnya terpakai? Jangan cuma bangga anggarannya besar, tapi tunjukkan hasilnya ke rakyat,” pungkasnya.
Sorotan dari kedua fraksi tersebut menjadi catatan dalam pembahasan RAPBD 2027, khususnya terkait kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembiayaan melalui pinjaman. Kejelasan peruntukan dana, kemampuan pengembalian, serta dampak proyek terhadap masyarakat menjadi sejumlah hal yang diminta mendapat penjelasan dari Pemkab Maros.
